Pengamat Sebut Aturan Pemerintah soal Pengendalian Covid-19 Saling Bertabrakan

 Pemerhati Peraturan Khalayak Agus Pambagio menjelaskan bermacam ketentuan yang dibikin oleh pemerintahan berkaitan pengaturan Covid-19 di Indonesia sama-sama bertubrukan dan tidak stabil.

CARA PALING BAIK MEMENANGI PERMAINAN SABUNG AYAM ONLINE

Agus menceritakan awalnya pada Februari 2020 dianya telah mengontak Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan untuk minta tutup sesaat Lapangan terbang Sam Ratulangi, Ngurah Rai, dan Cengkareng dari penerbangan sewa atau skedul dari dan ke Cina.

"Tetapi jawabnya jangan, sebab 40 % wisatawan kita dari Cina (kata Menhub). Saya cukup terkejut ya biarlah saya kan bukan pengambil keputusan. Sekurang-kurangnya saya telah peringatkan dan itu bisa dibuktikan kurang lebih Maret kita bisa info jika Indonesia ada yang terjangkit Covid-19," kata Agus Pambagio dalam Seminar-online Mudik Natal dan Tahun Baru di Periode Wabah Covid-19, Senin (21/12/2020).

Kemudian, baru tampil bermacam ketentuan-peraturan yang diedarkan terkait dengan pengaturan wabah Covid-19, seperti ketentuan yang mengendalikan PSBB, transportasi, dan yang lain yang hasilnya malahan memiliki sifat problematis.

"Ketentuan-peraturan yang diedarkan Kementerian Perhubungan dan kementerian yang lain agar waspada, sebab sangat banyak ketentuan yang bertubrukan, sebab ada kata 'tetapi/kecuali' dalam ketentuan itu, hingga berlangsung masalah yang berkelanjutan," katanya.

Agus menjelaskan di awal wabah Covid-19 di Indonesia, dianya merekomendasikan untuk dikerjakan lockdown seperti negara lain. Namun pemerintahan cuman mengaplikasikan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB). Tetapi, PSBB cuman difungsikan di sejumlah wilayah saja.

"Dari awalnya saya sepakat masalah lockdown, tetapi terutamanya cuman Jawa saja sebab 60 % komunitas kita di Jawa dan yang terkena pertama berada di Depok, tapi pun tidak terus jalan sich ya telah saya sich jika lockdown siapakah yang kelak yang membayar kehidupan setiap hari," bebernya.

Selanjutnya peraturan yang lain di saat Lebaran dikeluarkan, berkaitan larangan mudik. Tetapi, tampil surat selebaran yang lain bertubrukan kembali, hingga tidak konsisten dari ketentuan perundang-undangan itu terang sekali.

"Pengecekan-pemeriksaan di pos-pos keluar masuk Jakarta dan sebagainya dilepaskan. Nah, beberapa hal seperti ini semestinya tidak ada, tapi saya terus ucapkan seluruh ketentuan-peraturan itu harus sesuai, harus sesuai seluruh beberapa aturan yang berada di ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," katanya.

Ketua Umum Warga Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menjelaskan tingkat penyebaran virus Covid-19 di kendaraan individu lumayan tinggi dibandingkan bidang angkutan umum yang sudah mengaplikasikan prosedur Kesehatan.

"Benar-benar untuk angkutan kendaraan darat untuk kendaraan individu tidak diaplikasikan pengaturan prosedur Kesehatan, berlainan seperti penerbangan pelayaran atau angkutan bis yang telah terakreditasi," kata Agus dalam Seminar-online Mudik Natal dan Tahun Baru di Periode Wabah Covid-19, Senin (21/12/2020).

Menurutnya, kendaraan individu seperti kendaraan sewa dan sebagainya yang sekarang ini lakukan perjalanan darat mengagumkan dapat import virus Covid-19, sebab kekuatan transmisi lokal kendaraan-kendaraan itu mempunyai karakter yang spesial door to door.

"Ini yang penting untuk diawasi kemungkinan jalan keluarnya bagaimana sebab ini masalahnya jadi penting," katanya.

Sesaat di satu segi, pemerintahan kabupaten wilayah yang jadi tujuan rekreasi seperti Bali dan lain-lainnya mempunyai kekuatan yang paling terbatas dalam mengurus pengaturan Covid-19.

"Oleh karenanya seperti pada Jakarta ada satu peraturan beberapa orang jangan keluar biarkanlah banyak yang datang di luar, tetapi kami seluruh jangan keluar ini salah satunya peraturan," katanya.

Itu salah satunya kedukaan dalam import virus covid-19 yang berlangsung pada perjalanan darat secara jarak jauh oleh kendaraan individu atau sewa yang nampaknya tampil transmisi lokal yang memunculkan keramaian dan keramaian mempunyai potensi penebaran covid-19.

"Pasti di depan MTI bersama dengan stakeholder berkaitan menggantikan peranan aktif untuk memberi satu sikap, seharusnya harus bagaimana pemerintahan ini peraturan pemerintahan yang memusingkan khalayak membuat puyeng dengan rapid antigen dan vaksin, dan lain-lain," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Kreasi Sumadi mengawasi dua posisi keberangkatan mudik waktu liburan panjang, yaitu di Stasiun Pasar Senen dan Terminal Daerah Rambutan. Dia pastikan implementasi prosedur hindari Covid-19 dikedua posisi itu.